Network
REALITA RIAU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk merubah negara lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Mendagri dalam briefing bersama kepala daerah di Indonesia tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Senin, 24 Januari 2022.
"Selain berdampak pada individu yang bersangkutan, korupsi juga berdampak buruk kepada sistem pemerintahan, termasuk hilangnya kepercayaan publik," ungkap Tito.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan SDM, Pemprov Riau Keluarkan Pergub Tentang Pendidikan Vokasi
Tito mengatakan, di awal tahun 2022 sudah ada beberapa kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, ada beberapa penyebab terjadinya korupsi, pertama sistem birokrasi yang berbelit-belit sehingga terjadinya negosiasi transaksional.
"Sistem yang dilakukan lebih transparan, sistem digitaliasi, sehingga akan menumbuhkan konsep smart city dan e-goverment," katanya.
Baca Juga: Hati-Hati! untuk Zodiak Taurus, Keuangan Akhir Bulan Mulai Menipis
Kedua, faktor moral dan mental yang kurang baik, sehingga berfikir jabatan yang diberikan bukanlah amanah dari Tuhan.
"Merusak kepercayaan publik, bahkan berusaha untuk memanfaatkan 'kapan lagi'. Unsur dari integritas kurang baik, sehingga memicu terjadinya tindak pidana korupsi," jelasnya.
