Network
REALITA RIAU - Pemerintah telah meminta dan menetapkan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dikelola oleh BPJS Kesehatan.
"Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau harus dapat memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat," ungkap Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Rabu, 13 Juli 2022.
Gubri mengatakan, saat ini hanya sekitar 64,72 persen penduduk Riau yang memiliki jaminan kesehatan dan menempati peringkat ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024, Gubri Minta Pihak Swasta dan Baznas Bersinergi
Ia menambahkan, angka itu masih di bawah rata-rata nasional yakni 68,36 persen. Artinya, masih ada 31,64 persen warga Riau yang belum terlindungi jaminan kesehatan.
Menurut data dari BPJS Kesehatan per 28 Februari 2022, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 78,74 persen.
Syamsuar menyebutkan, di Riau sendiri, Kabupaten Rokan Hulu memiliki cakupan kepesertaan jaminan kesehatan terendah yakni sebesar 63,91 persen.
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah yang sudah memiliki cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di atas 95 persen.
"Besok kami akan konsultasi ke Kementerian Sosial dalam rangka untuk memastikan data DTKS ini. Terutama yang berkaitan jaminan kesehatan kita ini," katanya.
