Menkeu Minta Pemerintah Daerah Susun APBD yang Sejalan dengan Kebijakan Fiskal dan Program Prioritas

REALITA RIAU - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meminta penyusunan APBD Tahun 2023 sejalan dengan kebijakan fiskal dan program prioritas nasional.

"Saya mohon bapak dan ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut," ungkap Menkeu, Kamis, 16 Juni 2022.

Sri Mulyani mengatakan, program prioritas tersebut meliputi, pengelolaan SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan ekonomi hijau.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hewan Kurban, Dinas Peternakan Riau Datangkan Sapi dari NTT dan Bali Melalui Jalur Darat

Menkeu menambahkan, pihaknya juga fokus pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah.

"Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun," katanya.

Ia juga menekankan bahwa perlunya perbaikan pada komposisi serta percepatan realisasi anggaran belanja daerah.

Baca Juga: Mobil Toyota Kijang LGX Tabrak Kontainer di Tol Pekanbaru-Dumai, Dua Orang Meninggal Dunia

"APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu juga menekankan agar pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penganggarannya secara lebih tepat dan akuntabel.