Network
REALITA RIAU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Riau menggesa penyelesaian Ranperda. Saat ini pansus berada pada tahapan menunggu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengumpulkan tarif retribusi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Karmila Sari. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan besaran tarif retribusi tersebut nantinya akan dilampirkan ke dalam Ranperda untuk ditetapkan sebagai perda.
Ia mengungkapkan bahwa daerah memiliki batas waktu sampai 5 Januari 2024 untuk menyelesaikan penyusunan ranperda. Dengan demikian jika belum selesai daerah tidak diperbolehkan memungut lantaran dasar hukumnya tidak ada. "Artinya akan ada penumpukan ini nanti di Kemendagri," kata Karmila, dikutip pada Minggu, 24 September 2023.
Lanjut dia, tim ini bekerja bukan hanya pada tenaga ahli yang melihat secara keseluruhan. Tapi juga ada tarif-tarif pajak dan retribusi. Terutama retribusi tiap-tiap OPD.
"Sebenarnya ini langkah sudah dilakukan langsung oleh OPD terkait, Bapenda," kata Karmila.
Karmila mengatakan Ranperda ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah. Penyelesaian Ranperda ini diwajibkan rampung dua tahun setelah UU terbit.
Baca Juga: Pelamar Berkebutuhan Khusus Dipercepat untuk Menndaftar Seleksi PPPK Guru
Pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi tersebut yaitu restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis antara lain retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
