Resmi Alihkan Subsidi BBM, Pemerintah: Agar Bantuan Tepat Sasaran

REALITA RIAU - Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo Sabtu, 3 September 2022 siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi menyatakan, pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Ini Harga BBM Terbaru di Provinsi Riau

“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden.

Di tengah lonjakan harga global, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Baca Juga: Jumlah Pendatang Yang Nginap di Hotel Berbintang Naik Drastis Dibanding Tahun Sebelumnya

Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” tambahnya.

Baca Juga: Bank Indonesia Resmi Cabut Peredaran Uang Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan, Masa Penukaran 10 Tahun

Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, BLT BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.

“Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

Baca Juga: Balita yang Dilaporkan Hilang Tenggelam di Sungai Siak Akhirnya Ditemukan Tim SAR dalam Keadaan Mengambang

“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.

Baca Juga: Bayi Baru Lahir akan Langsung Diperiksa Hormon Tiroid, Wamenkes: Pengobatan Dapat Berlangsung Seumur Hidup

Turut mendampingi Presiden saat memberikan pernyataan pers yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.***